Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rotasi pejabat yang sering dilakukan, tidak mempengaruhi penyerapan APBD. Pasalnya sistem anggaran telah berjalan. Justru penggantian pejabat dimaksudkan untuk menggenjot penyerapan anggaran.

Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat

"Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat. Jadi pemakaian anggaran tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti pejabat. Justru, kita ganti pejabat, karena pejabat yang lama enggak bisa nyerap anggaran," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (8/10).

Selain itu, Basuki juga menampik dengan adanya rotasi ini membuat program yang ada di Pemprov DKI menjadi berantakan. Karena semua sudah ada dalam sistem APBD yang telah melalui proses pembahasan.

"Itu kalau sudah jadi APBD, enggak konsep lagi, ya dong? Kalau sudah KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara), tinggal eksekusi," ucap Basuki.

Basuki mencontohkan, apabila ditengah kepemimpinannya ia mundur maka semuanya tetap akan berjalan. Karena sistemnya sudah ada sehingga tinggal berjalan seperti biasanya.

"Jadi bukan karena gonta-ganti pejabat. Orang pejabatnya enggak becus, yang enggak diganti saja enggak becus kok," jelas Basuki.

Bahkan dalam waktu dekat ini Basuki berencana kembali merombak jajarannya. Kali ini pejabat eselon III dan eselon IV yang akan diganti.